Oleh Dr. Syahruddin Ramlan, SE, MPA
Selama puluhan tahun, banyak pemerintah di negara berkembang berpegang pada sebuah rumus sederhana: dorong pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, maka kemakmuran pada akhirnya akan mengalir kepada seluruh lapisan masyarakat.
Masalahnya, kenyataan tidak sesederhana itu.
Lebih dari empat dekade lalu, ekonom peraih Nobel Amartya Sen menggugat cara pandang konvensional mengenai kelaparan. Dalam bukunya Poverty and Famines, Sen berargumen bahwa orang sering kali kelaparan bukan karena pangan tidak tersedia, melainkan karena mereka kehilangan akses terhadap pangan tersebut. Makanan mungkin tersedia di pasar dan gudang, tetapi tetap tidak terjangkau oleh mereka yang tidak memiliki pendapatan, aset, atau daya beli yang memadai.
Logika yang sama semakin relevan untuk memahami kemiskinan di abad ke-21. Banyak negara saat ini tidak mengalami kekurangan kekayaan. Yang mereka alami adalah kekurangan akses terhadap kekayaan.
Produk domestik bruto (PDB) dunia terus bertumbuh. Pasar keuangan berulang kali mencetak rekor baru. Inovasi teknologi berkembang semakin cepat. Namun, ketimpangan tetap tinggi dan, di banyak tempat, akumulasi kekayaan berlangsung lebih cepat dibanding perluasan kesempatan ekonomi. Berbagai data global menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak otomatis menghasilkan kemakmuran bersama. Cara pendapatan didistribusikan sama pentingnya dengan cara mencapai pertumbuhan yang dihasilkan.
Inilah kenyataan yang sering kali tidak nyaman bagi para pembuat kebijakan. Kemiskinan bukan sekadar persoalan produksi. Kemiskinan juga merupakan persoalan distribusi.
Sebuah negara dapat tumbuh 6 hingga 7 persen per tahun, sementara jutaan warganya tetap terjebak dalam pekerjaan berupah rendah, pendidikan yang kurang berkualitas, layanan kesehatan yang terbatas, dan akses modal yang minim. Ketika manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal dibanding para pekerja, angka PDB memang meningkat, tetapi mobilitas sosial berjalan di tempat.
Bukti-bukti semakin menunjukkan hal tersebut. World Bank kini menekankan konsep shared prosperity atau kemakmuran bersama, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, karena ketimpangan dapat memperlambat pengurangan kemiskinan dan melemahkan pembangunan jangka panjang.
Hal ini bukan berarti pertumbuhan ekonomi tidak penting. Tanpa pertumbuhan, tidak ada kekayaan baru yang dapat dibagikan. Namun pertumbuhan tanpa inklusi hanya akan menghasilkan ekonomi yang rapuh: terpolarisasi secara politik, terbelah secara sosial, dan tidak efisien secara ekonomi.
Karena itu, tantangan utama pemerintah modern bukanlah memilih antara pertumbuhan dan redistribusi. Tantangannya adalah membangun institusi yang mampu menghadirkan keduanya secara bersamaan.
Artinya, pemerintah perlu berinvestasi pada pendidikan berkualitas, memperluas akses layanan kesehatan, menciptakan lapangan kerja produktif, memperdalam inklusi keuangan, serta memastikan sistem perpajakan tidak lebih banyak menguntungkan akumulasi kekayaan dibanding menghargai kerja dan produktivitas.
Pertanyaan ekonomi paling menentukan pada era ini bukan lagi, “Bagaimana menciptakan lebih banyak kekayaan?”
Melainkan, “Siapa yang memperoleh akses terhadap kekayaan yang sudah ada?”
Negara yang hanya mampu menjawab pertanyaan pertama mungkin akan menjadi lebih kaya.
Namun negara yang mampu menjawab keduanya akan menjadi lebih makmur, lebih stabil, dan pada akhirnya lebih berhasil.
Bogor, Indonesia | 07 Juni 2026
Foto: Jakarta, 2026
