BEKASI—meskotabekasi.org—Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Bekasi Bersama Pusat Kajian Manajemen Strategik (PKMS) menggelar Silaturahmi & Testimoni Haji 2026 di Kantor IPHI Kota Bekasi pada 3 Juli 2026.Acara ini merupakan agenda rutin IPHI setiap tahun, untuk refleksi pengawasan dan penguatan tata kelola haji.
Fasilitas dan sarana pendukung bagi jamaah penyandang disabilitas di Tanah Suci pada musim haji 2026 ini, masih belum memadai. Salah satu yang menjadi sorotan ialah armada bus salawat yang dinilai belum ramah bagi pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas lainnya.
Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) H. Siswadi Abdul Rochim, MBA menyarankan agar Kemenhaj RI memperluas koordinasi dan kolaborasi dengan organisasi disabilitas dan stakeholder terkait demi mewujudkan pelayanan haji yang ramah disabilitas dan inklusif.
“Bus salawat masih belum akses bagi penyandang disabilitas. Selain itu, fasilitas seperti toilet disabilitas juga masih digunakan bersama jamaah umum sehingga hak penyandang disabilitas sering terabaikan,” ujar Ketua Dewan Pakar MES Kota Bekasi.
Siswadi menambahkan selayaknya Kemenhaj menyiapkan pemondokan yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram bagi para jamaah penyandang disabilitas dan menyiapkan petugas haji yang mampu melayani dan mendampingi jemaah disabilitas dengan ramah dan manusiawi.
Selain itu, Siswadi, Founder Pusat Kajian Manajemen Strategik (PKMS) menyoroti juga agar Kemenhaj membekali calon jamaah haji dengan literasi digital sebagai upaya menghadapi implementasi Visi Arab Saudi 2030 yang menargetkan jumlah jamaah haji mencapai 4 – 5 juta orang atau bertambah dua kali lipat dari tahun ini.
“Kemenhaj harus mempersiapkan diri jika kuota haji bertambah di tahun-tahun mendatang. Perlu diketahui penyelenggaraan haji berbasis digitalisasi mulai diterapkan, seperti pengiriman biometri, e-visa dan aplikasi nusuk yang cepat dan lebih aman, “jelasnya.
Masukan serupa disampaikan Deka Kurniawan dari Komisi Disabilitas Nasional. Ia mengatakan pihaknya sedang menghimpun berbagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah disabilitas pada penyelenggaraan haji berikutnya.
Menurutnya, kajian lapangan juga telah dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi untuk melihat langsung berbagai kendala yang dihadapi jamaah penyandang disabilitas.
“Temuan-temuan di lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi agar pelayanan jamaah disabilitas ke depan bisa lebih baik,” katanya.
Pengalaman serupa juga dirasakan H. Diatri Noor, jamaah haji yang mendampingi peserta disabilitas. Ia mengaku kesulitan saat menggunakan fasilitas toilet karena harus berbagi dengan jamaah umum.
“Ketika kami sampaikan bahwa toilet itu untuk disabilitas, jawabannya, ‘Kita sama-sama membayar kok’. Artinya masih perlu pemahaman dan pengaturan yang lebih baik,” ungkapnya.
Sementara itu, pimpinan KBIH Al Muslimun, H. Salimin Dani, menilai pendampingan terhadap jamaah disabilitas dan lanjut usia masih perlu ditingkatkan. Ia berharap komitmen menghadirkan pelayanan ramah lansia dan disabilitas tidak hanya menjadi slogan.
“Jangan hanya omon-omon saja kalau ramah lansia dan disabilitas, sedangkan petugasnya tidak memadai,” tegasnya.
Salimin juga mengusulkan agar kualitas petugas haji ditingkatkan, termasuk ketua kloter yang menurutnya idealnya telah memiliki pengalaman menunaikan ibadah haji sehingga lebih memahami kondisi di lapangan.
Peserta diskusi lainnya, H. Heri Koswara, menambahkan bahwa pendampingan terhadap jamaah difabel tidak cukup hanya mengandalkan prosedur, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan empati dari para petugas.
“Pendampingan jamaah difabel harus dilakukan dengan hati. Petugas harus memahami tata cara pendampingannya sehingga jamaah benar-benar merasa terlayani,” katanya.
Diskusi yang dipandu H. Amin Idris tersebut menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi penyandang disabilitas, KBIH, hingga penyelenggara haji.
Ketua IPHI Kota Bekasi, H. Henry S. Hamzah, mengatakan penyelenggaraan haji tahun ini merupakan tahun pertama yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah, sehingga berbagai evaluasi dari jamaah sangat diperlukan.
“Tahun pertama tentu perlu banyak masukan dari jamaah. IPHI ingin memberikan ruang agar berbagai kekurangan yang masih ada dapat diperbaiki pada penyelenggaraan haji berikutnya,” ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Bidang Ibadah Haji Kementerian Haji dan Umrah Kota Bekasi, Ikhwanudin, mengakui penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berjalan cukup baik. Menurutnya, banyak jamaah yang menyampaikan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.
“Namun kami tetap menerima setiap saran dan masukan sebagai bahan evaluasi agar pelayanan haji pada masa mendatang bisa semakin baik,” katanya (hd).
