Oleh Dr. Syahruddin Ramlan, SE, MPA
Pajak sering dipandang sebagai beban yang mengurangi pendapatan masyarakat. Namun, pengalaman negara-negara Nordik menunjukkan perspektif berbeda. Pajak yang relatif tinggi, ketika dikelola secara efektif dan dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik berkualitas, dapat menjadi instrumen untuk membangun kesejahteraan yang lebih merata.
Denmark merupakan contoh menarik. Data OECD menunjukkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax-to-GDP ratio) Denmark mencapai 45,2 persen pada 2024, tertinggi di antara negara OECD dan jauh di atas rata-rata OECD sebesar 34,1 persen. Negara Nordik lainnya juga relatif tinggi: Finlandia 42,2 persen, Swedia 41,4 persen, Norwegia 40,2 persen, dan Islandia 36,9 persen.
Menariknya, negara-negara tersebut juga memiliki kualitas hidup tinggi. Dalam Best Countries Quality of Life 2026, berdasarkan survei terhadap 15.131 responden di 33 negara, Swedia menempati peringkat pertama dengan indeks 100, disusul Denmark 98,2. Finlandia dan Norwegia sama-sama memperoleh 92,4 dan berada di posisi kelima dan keenam.
Tentu, korelasi tersebut tidak berarti pajak tinggi secara otomatis menghasilkan kualitas hidup tinggi. Indeks tersebut juga berbasis persepsi. Namun, pengalaman Nordik menunjukkan hubungan menarik antara kapasitas fiskal, kualitas institusi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Denmark menjalankan model universal welfare state. Negara menyediakan akses luas terhadap pendidikan, kesehatan, penitipan anak, perlindungan pengangguran, pensiun, serta pelayanan bagi masyarakat lanjut usia. Pelayanan tersebut sesungguhnya tidak “gratis”; masyarakat membayarnya secara kolektif melalui pajak. Inilah bentuk kontrak sosial: masyarakat menerima beban pajak relatif tinggi, sementara negara menyediakan pelayanan publik dan perlindungan sosial yang luas.
Namun, welfare state bukan sekadar pajak tinggi dan belanja sosial besar. Keberhasilannya membutuhkan pemerintahan yang efektif, akuntabilitas, produktivitas ekonomi, kepatuhan pajak, dan kepercayaan masyarakat. Model Nordik juga tidak menghilangkan mekanisme pasar. Denmark tetap menjalankan ekonomi pasar dengan sektor swasta yang kuat, sementara negara memainkan fungsi redistribusi dan menyediakan jaring pengaman sosial.
Karena itu, pengalaman Denmark memberikan pelajaran bahwa perdebatan tentang pajak seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, “seberapa tinggi pajaknya?” Pertanyaan yang lebih penting adalah, “apa yang diperoleh masyarakat dari pajak yang mereka bayarkan?”
Ketika pajak diterjemahkan menjadi pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, perlindungan ketika kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, dan kesempatan sosial yang lebih setara, pajak menjadi lebih dari sekadar sumber penerimaan negara.
Denmark menunjukkan bahwa kemakmuran yang lebih merata tidak hanya membutuhkan kemampuan negara memungut pajak, tetapi juga kemampuan negara mengubah pajak menjadi kualitas hidup. Di situlah salah satu esensi welfare state: membangun kontrak sosial yang memungkinkan kemakmuran ekonomi dinikmati secara lebih luas oleh masyarakat.
