Oleh Dr. Syahruddin Ramlan, SE, MPA
Populisme sedang menemukan kembali momentumnya. Dari Amerika Serikat dan Eropa hingga Australia, semakin banyak pemilih mempertanyakan partai mapan, globalisasi, migrasi, bahkan institusi yang selama puluhan tahun menjadi penyangga demokrasi liberal.
Secara sederhana, populisme membangun politik melalui dikotomi: “rakyat biasa” berhadapan dengan “elite”. Persoalan ekonomi dan sosial yang kompleks kemudian memperoleh penjelasan sederhana: sistem tidak lagi bekerja untuk rakyat, elite kehilangan kepedulian, dan perubahan mendasar diperlukan.
Namun, populisme tidak selalu lahir dari kemiskinan. Ia justru kerap tumbuh dari ketidakamanan ekonomi dan ketakutan kehilangan masa depan.
Meta-analisis terhadap 36 studi dalam British Journal of Political Science menemukan hubungan kausal yang signifikan antara economic insecurity dan populisme. Guncangan perdagangan, ketidakpastian pekerjaan, austerity, otomatisasi, kegagalan perbankan hingga tekanan perumahan dapat meningkatkan daya tarik politik populis. Dalam berbagai penelitian, ketidakamanan ekonomi bahkan menjelaskan sekitar sepertiga peningkatan populisme yang diamati.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi semata tidak selalu menjadi penangkal populisme. Ekonomi dapat tetap tumbuh sementara masyarakat merasa tertinggal. Harga rumah meningkat lebih cepat daripada pendapatan, biaya hidup membesar, pekerjaan semakin tidak pasti, dan generasi muda merasa sulit mencapai standar hidup orangtuanya.
Di sinilah jarak antara indikator makroekonomi dan pengalaman sehari-hari menjadi persoalan politik. Pemerintah berbicara tentang pertumbuhan, sementara masyarakat bertanya: apakah kehidupan kami benar-benar membaik?
Pelajaran dari Australia
Australia memberikan contoh menarik. Pauline Hanson dan One Nation bukan fenomena baru. Namun, peningkatan dukungannya sepanjang 2025-2026 menunjukkan bahwa pesan populis kembali memperoleh ruang dalam demokrasi Australia.
Pada Februari 2026, sejumlah jajak pendapat menempatkan dukungan One Nation di atas 20 persen secara nasional—sesuatu yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah partai tersebut. Biaya hidup merupakan persoalan utama pemilih Australia secara umum, tetapi ada perbedaan mencolok pada pendukung One Nation: lebih dari separuh menempatkan imigrasi sebagai salah satu faktor utama pilihan politik mereka.
Inilah persilangan antara ekonomi dan identitas.
Tekanan perumahan, biaya hidup dan pelayanan publik dapat diterjemahkan menjadi persoalan migrasi. One Nation menawarkan pembatasan migrasi sebagai salah satu jawabannya. September lalu, partai tersebut bahkan mengusulkan pengurangan besar mahasiswa internasional, kebijakan yang mendapat penolakan dari sektor universitas Australia.
Namun, menyimpulkan bahwa ekonomi adalah satu-satunya penyebab kebangkitan One Nation juga terlalu sederhana. Identitas nasional, migrasi, keamanan, ketidakpercayaan terhadap partai mapan, dan perubahan budaya berinteraksi dengan keresahan ekonomi.
Fenomena Australia memberi pelajaran lebih luas, termasuk bagi Indonesia. Demokrasi membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan saja tidak cukup. Masyarakat juga membutuhkan mobilitas sosial, kesempatan kerja berkualitas, perumahan terjangkau, pelayanan publik yang baik, dan keyakinan bahwa sistem bekerja secara adil.
Populisme mendapatkan momentumnya ketika masyarakat bukan hanya merasa hidup semakin sulit, tetapi juga mulai percaya bahwa sistem tidak lagi mendengar mereka.
Karena itu, benteng terpenting menghadapi populisme bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan kemampuan demokrasi menghadirkan harapan bahwa kehidupan esok masih dapat lebih baik daripada hari ini.
